RIYADH -- Arab Saudi membuka ruang udaranya untuk semua penerbangan, Jumat (15/7). Ini mengakhiri kebijakan Saudi yang melarang penerbangan Israel untuk melintas di wilayahnya.
Langkah ini dianggap sebagai isyarat kuat menuju normalisasi resmi Israel dan Saudi, yang bertepatan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden ke kawasan.
Pihak yang berwenang mengatur lalu lintas udara Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), mencicit di Twitter, mengumumkan, "Keputusan untuk membuka ruang udara Kerajaan (Saudi) untuk semua penerbangan, yang memenuhi persyaratan terbang dari pihak berwenang."
Pengumuman tersebut diunggah beberapa jam sebelum Biden terbang ke Saudi. Biden menjadi pemimpin AS pertama yang terbang langsung dari Israel ke Saudi.
Sebelumnya, GACA mengatakan, keputusan ini untuk melengkapi upaya yang bertujuan memperkokoh posisi Saudi sebagai negara, yang menghubungkan tiga benua. Selain itu, untuk memperkuat konektivitas udara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Saudi mengizinkan penerbangan sejumlah maskapai antara Israel dan negara Teluk untuk melintas di udara Saudi. Namun, belum ada penerbangan langsung antara Israel dan Saudi.
Pada 2020, perdana menteri Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, terbang ke Saudi untuk bertemu Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS). Sedangkan beberapa pekan lalu, sejumlah wartawan Israel yang meliput ranah pertahanan dilaporkan, berkunjung ke Saudi. Mereka menerbitkan laporan kunjungan mereka ke Saudi.
Times of Israel edisi rabu (13/7) melaporkan, sekitar 50 pengusaha Israel sudah melakukan kunjungan ke Saudi pada Mei silam. Saat itu, mereka bahkan berkunjung ke Madinah, kota suci nomor dua bagi umat Islam.
Salah satu pengusaha tersebut adalah Rabbi Steven Burg, CEO Aish Global. Ia menilai, normalisasi Israel dan Saudi adalah langkah yang niscaya terjadi dalam Visi 2030, yang dicanangkan MBS.
"Ada nuansa bahwa ada sejumlah alasan bahwa Saudi ingin melangkah perlahan dibanding negara lain, mungkin akan makan waktu bertahun-tahun," kata Burg, mengacu pada sejumlah negara Arab, yang sudah melakukan normalisasi pada 2020.
Biden menyambut baik keputusan Saudi membuka ruang udaranya pada semua maskapai sipil, termasuk penerbangan dari dan ke Israel. Hal ini disampaikan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan.
"Keputusan ini membuka jalan bagi kawasan Timur Tengah yang lebih terintegrasi, stabil, dan aman, yang mana sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran Amerika Serikat dan rakyat Amerika, dan bagi keamanan dan kemakmuran Israel," kata Sullivan dalam pernyataannya, Kamis (14/7).
Solusi dua negara
Biden memulai kunjungan dengan mendatangi Israel pada Rabu. Setelah bertemu para pemimpin Israel, Biden juga bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Bethlehem, Jumat. Ia kemudian langsung terbang ke Saudi pada hari yang sama.
Saat Air Force One mendarat di Tel Aviv, pendudukan dan perampasan lahan Palestina oleh Israel masih terus berlangsung. Warga Palestina beserta kelompok hak asasi manusia, termasuk kelompok Israel, mengorganisasi protes dan menggunakan papan iklan untuk menyoroti kejahatan Israel terhadap Palestina.
Kelompok hak asasi terkemuka Israel, B'Tselem, memajang poster di beberapa wilayah pendudukan Tepi Barat dengan tulisan, "Tuan Presiden, ini apartheid". Di Palestina, Biden mengulangi dukungannya pada "solusi dua negara untuk dua rakyat". Namun, kunjungan Biden ke Palestina tidak akan membuat prospek kemajuan politik.
Fokus kunjungan Biden adalah pendanaan baru dan langkah-langkah bantuan teknis lainnya. Biden sendiri mengakui bahwa dasar-dasar yang ada belum cukup matang untuk memulai kembali perundingan Israel dan Palestina.
"Rakyat Palestina terluka saat ini," kata Biden saat konferensi pers bersama Abbas. "Kita bisa merasakannya, kepedihan dan frustrasi Anda. Di AS, kami pun bisa merasakannya."
Menurut Biden, rakyat Palestina layak memiliki sebuah negara mereka sendiri yang merdeka, berdaulat, tumbuh, dan berdampingan. "Dua negara untuk dua rakyat, keduanya memiliki akar yang dalam dan lama di tanah ini, hidup berdampingan secara damai dan aman," katanya.
Biden mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan jaringan telekomunikasi di Tepi Barat dan Gaza dengan standar 4G pada akhir 2023. Termasuk langkah-langkah lain untuk memudahkan perjalanan antara Tepi Barat dan Yordania.
Selain itu, Biden juga mengumumkan paket bantuan senilai 201 juta dolar AS, melalui badan bantuan UNRWA untuk membantu pengungsi Palestina.[]
Sumber: Republika
