JAKARTA - Pemerintah secara resmi menaikkan harga bahan bakar subsidi maupun nonsubsidi pada Sabtu (3/9/2022). Kebijakan ini secara langsung bakal mendongkrak kenaikan tarif transportasi publik hingga logistik.
Kenaikan harga BBM diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam keputusan tersebut, BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter.
Kemudian harga solar subsidi ikut terkerek menjadi Rp6.800 per liter dari semula Rp5.150 per liter, Terakhir, BBM nonsubsidi jenis Pertamax juga merangkak dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Penyesuaian harga bahan bakar tersebut secara otomatis menambah beban operasional transportasi umum baik kereta api jarak jauh, kendaraan roda dua, empat hingga bus. Sedangkan transportasi udara memiliki tarif tersendiri lantaran memakai avtur sebagai bahan bakar.
Beban operasional ini berpotensi dikonversi oleh pelaku usaha jasa transportasi dengan meningkatkan tarif untuk penumpang. Langkah itu dilakukan untuk menambal beban berat yang harus ditanggung dari kenaikan BBM.
Tidak sampai di situ, pembengkakan biaya juga bakal dialami oleh sektor logistik. Biaya pengiriman barang maupun logistik lainnya di dalam negeri bakal ikut terdampak oleh kebijakan tersebut.
Perusahaan transportasi PT Blue Bird, Tbk. misalnya langsung menyiapkan skenario tarif taksi baru setelah pengumuman kemarin. Emiten berkode BIRD itu akan diumumkan dalam waktu dekat.
Direktur Utama Blue Bird Sigit Djokosoetono memahami dan mendukung seluruh langkah dan kebijakan pemerintah yang dilakukan mempertahankan stabilitas ekonomi demi pemulihan perekonomian Indonesia.
"Terkait kenaikan harga Pertalite yang telah terjadi, Blue Bird saat ini tengah merampungkan skenario perhitungan tarif taksi yang baru dan kami akan mengumumkan kebijakan tarif baru dalam beberapa waktu ke depan," ungkapnya, Minggu (4/9/2022).
Perusahaan memastikan kebijakan yang diambil oleh perseroan akan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan daya beli konsumen.
Selain memperhatikan daya beli konsumen, Blue Bird juga menempatkan kesejahteraan pengemudi yang merupakan salah satu pemangku kepentingan sebagai dasar pertimbangan terpenting terhadap strategi operasional dan kebijakan perseroan.
Sementara berdasarkan pengalaman tren kenaikan harga BBM selama belasan tahun terakhir, hal tersebut sedikit banyak akan berpotensi pada perubahan pola permintaan pelanggan. Namun, koreksi permintaan umumnya terjadi dalam beberapa minggu setelahnya penyesuaian harga BBM.
“Melewati berbagai tantangan sepanjang perjalanan Blue Bird melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 50 tahun, kami optimis pertumbuhan sektor transportasi darat tetap positif hingga akhir tahun, di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu bahkan kenaikan BBM di dalam negeri," katanya.
Senada, penyedia transportasi daring Grab Indonesia akan melihat perkembangan terkait naiknya harga BBM. Perusahaan asal Singapura itu memastikan bakal mengikuti tiap aturan yang diterbitkan pemerintah.
"Kita lihat dulu perkembangannya dan mengikuti pemerintah," kata Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata dalam Digital Innovation Network (DIN) G20 yang berlangsung secara hibrida dari The Westin Hotel, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (4/9/2022).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organda Ateng Haryono akhir bulan lalu menyebut persentase biaya BBM mencapai 20 persen terhadap biaya operasi kendaraan, sehingga wajar bila kenaikan BBM bisa ikut mengerek tarif layanan.
Contohnya, kendaraan-kendaraan besar mulai dari bus, bus AKAP, hingga truk barang biasanya mengandalkan solar subsidi. Sementara itu, kendaraan yang lebih kecil seperti taksi beberapa menggunakan BBM subsidi Pertalite.
"Ketika [harga] BBM itu berubah [naik] semua komoditas yang terkait dengan angkutan seperti spare part dan lain-lain juga ikut naik. Itu menjadi pertimbangan juga. Proyeksi kenaikan [biaya jasa] pasti ada," ujarnya, Senin (22/8/2022).
Awalnya, pengusaha transportasi mengira akan ada pembatasan terhadap pasokan BBM subsidi jenis Pertalite, alih-alih dinaikkan secara keseluruhan. Pada asumsi tersebut, pengusaha sempat meminta adanya prioritas untuk BBM subsidi bagi transportasi umum.
Kendati begitu, perkiraan itu meleset. Transportasi umum agaknya tetap menanggung penyesuaian harga BBM. Kondisi ini diyakini makin membuat kalangan industri transportasi dan logistik makin kesulitan.
Siapkan Bantalan Sosial
Dampak sektor logistik ini diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kendati begitu, eksekutif disebut telah menyiapkan bantalan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT), subsidi upah hingga subsidi transportasi.
"Saya minta Gubernur, Bupati, Walikota berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial [bansos] atau subsidi terhadap sektor transportasi dan UMKM," kata Luhut dalam keterangan resmi, Selasa (30/8/2022).
Berdasarkan pengalaman kenaikan harga BBM sebelumnya, komponen harga pada sektor lainnya akan bergejolak. Sebabnya dia meminta agar penyaluran bantuan dialokasikan tepat sasaran.
Sebelum pengumuman harga baru BBM, pemerintah menggelontorkan Rp24,1 triliun dalam tiga paket bantuan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta KPM, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja, dan program perlindungan sosial serta penciptaan lapangan kerja dari Dana Transfer Umum sebesar Rp2,17 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan subsidi transportasi akan berasal dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sebesar 2 persen yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Fungsinya, untuk subsidi transportasi angkutan umum sampai dengan ojek.
"Kami di Kemenkeu juga menetapkan PMK, di mana 2 persen dari dana transfer umum, yaitu DAU dan DBH, diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum, sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlinsos tambahan," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Senin (29/8/2022).
Adapun, penyaluran bantalan sosial merupakan bantuan yang diberikan pemerintah sebagai pengalihan dari subsidi BBM dari APBN. Sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang akan terdampak dari kenaikan harga BBM, yang waktunya masih belum diungkap oleh pemerintah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan angkutan darat dan laut dipastikan akan terdampak dari kenaikan harga BBM tersebut. "[Angkutan] laut dan darat tentu terdampak ya. Kita lagi akan melakukan mitigasi kepada laut dan darat," ujarnya.[]
Sumber: Bisnis Indonesia
